100 Personil Sat Brimob Polda Kepri Dikirim ke Papua

oleh

BATAM (Batamraya.com) – 100 anggota Ksatria Bhayangkara terbaik dari Polda Kepri di kirimkan ke Papua untuk memback-up atau melakukan penebalan pengamanan khususnya di daerah PT. Freeport indonesia. Penugasaan tersebut atas permintaan pimpinan Polri langsung kepada Kapolda Kepri untuk segera mengirimkan anggota Sat Brimob Polda Kepri BKO Polda Papua.

WhatsApp Image 2017-04-03 at 12.38.07 PM

Dalam upacara keberangkatan Kompi Penugasan Sat Brimob Polda Kepri BKO Polda Papua dilapangan upacara Polda Kepri Senin (3/4/2017) pukul 09.00 Wib, Kapolda Kepri memberikan arahan kepada personilnya agar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Anggota Polri sangat diharapkan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut terkait masalah kontrak PT. freeport yang ada di Papua.

Kapolda mengingatkan kepada seluruh personel BKO untuk menghindari tindakan yang dapat memicu unjuk rasa atau konflik. Hindari tindakan yang merugikan, membahayakan diri sendiri dan kesatuan tetap jaga nama baik kesatuan Polri. Jaga hati masyarakat, tetap disiplin dalam pergerakan sehari hari sesuai dengan SOP yang ada jauhi pelanggaran sekecil apapun.

WhatsApp Image 2017-04-03 at 12.38.15 PM

“Polda Kepri sekali lagi dipercaya oleh pimpinan Polri untuk memback-up kewilayahan. Sebagai Brimob Polri yang merupakan andalan polri dalam menghadapi ancaman yang berintensitas tinggi, diharapkan mampu melaksanakan tugas ini dengan baik, aman dan sukses.” Ucap Kapolda Kepri

Kapolda juga mengingatkan, selalu waspada dan pegang teguh prinsip Brimob “Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, jiwa ragaku demi kemanusiaan”.

WhatsApp Image 2017-04-03 at 12.40.05 PM

Kebijakan baru dari pemerintah tentang strategis terkait kontrak PT. Freeport Indonesia dinilai timpang oleh pihak perusahaan salah satunya adalah kebijakan divestasi sebesar 51% kepada pemerintah indonesia sehingga perusahaan tersebut membuat langkah langkah untuk mempertahankan aset asetnya seperti mengancam akan melakukan PHK kepada para pekerja PT. Freeport. Jika Pemerintah tetap bersikeras terhadap kebijakan strategisnya, gelombang PHK yang direncanakan oleh perusahaan memicu berbagai respon yang kurang baik dari para pekerja dan juga dapat mengganggu stabilitas keamanan khususnya di wilayah Papua.

No More Posts Available.

No more pages to load.