Batamraya.com – Meriahnya pesta demokrasi sering menenggelamkan hakikat kontestasi itu sendiri. Substansi dari pesta demokrasi adalah memilih pemimpin atau wakil yang akan mewakili kepentingan masyarakat di pemerintahan. Urgensinya bukan hanya menjadi milik negara, juga harapan bagi rakyat yang merupakan unsur terpenting dalam demokrasi. Karena itu, mutlak diperlukan niat baik dari semua pihak agar mendapatkan pemimpin ataupun wakil yang kompeten dan mampu mengelola negara dengan baik.
Namun, eksistensi dari sebuah pesta demokrasi di negara ini sering tercoreng oleh adanya benturan antara kepentingan dengan agama. Tidak jarang, isu agama dijadikan kendaraan untuk melancarkan kepentingan politik demi menjadi pemenang. Sementara itu, urgensi untuk mencari pemimpin dan wakil yang berkualitas diabaikan.
Politisi sebagai motor penggerak pesta demokrasi seolah melegalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mereka seolah mengabaikan kepentingan bersama guna untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan dengan menyelundupkan kepentingan politik dalam isu agama, untuk mendapat dukungan kelompok mayoritas.
Secara harfiah, memang agama tidak dapat dipisahkan dengan politik, tapi bukan berarti pula agama dapat dijadikan “alat” untuk menggapai tujuan tertentu. Agama tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan adanya unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kontestasi pesta pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Agama harus dijadikan fondasi iman dalam berpolitik. Dengan begitu, kesalahan faktual tentang kepemimpinan yang berlawanan dengan syariat agama tidak akan terjadi.
Sejatinya, antara agama dan politik di Indonesia terdapat tembok pembatas berupa kesadaran bernegara tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama tertentu. Oleh sebab itu, isu agama hendaknya tidak dijadikan sebagai “alat” politik. Melainkan, agama harus dijadikan sebagai landasan moral untuk membangun negara melalui mekanisme politik yang baik.
