Batamraya.com – Demokrasi di Indoensia merupakan suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia. Dalam pandangan Preseiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan, itu artinya adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletakan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya.
Demokrasi berkualitas dilihat dari subtansi demokrasinya. Contoh, suksesnya Pilkada serentak yang akan digelar 27 Juni 2018 di 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten ini tidak hanya bisa di lihat dari jumlah partisipasi masyarakat yang naik atau turun saat pemilihan, tapi terpenting setiap pemilih mengetahui sosok yang dipilihnya.
Untuk Provinsi Kepulauan Riau sendiri, terdapat 1 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada, yaitu Kota tanjung Pinang. Walaupun jumlah Pilkada di Tanjung Pinang hanya terdapat disatu lokasi saja, bukan berarti tidak menjadi konsentrasi Polri dalam melihat dan menakar setiap tahapan yang terjadi untuk mengantisipasi potensi kerawanan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada.
Banyak hal harus diperhatikan, terutama pada masa kampanye pilkada dalam mengawasi potensi kerawanan pelanggaran, yaitu masa kampanye yang panjang, tahapan kampanye di bulan Ramadan serta Idul Fitri. Di sini, ada potensi substansi kampanye di-tumpangi, seperti acara buka puasa, bantuan, atau sedekah. Lalu, mahar politik, kampanye hitam, politik uang terstruktur, sistema-tis, dan masif. Asas pemilu tentang ketertiban kampanye, misalnya, sering diabaikan oleh parpol dan calon. Sejatinya, parpol dan calon tidak diperbolehkan memasang spanduk dan baliho yang bisa mengganggu kenyamanan publik.
Hal lain yang juga mesti menjadi perhatian adalah menguatnya perilaku politik uang. Perilaku seperti ini hanya menjadikan pemilu sebagai sarana melahirkan para pemimpin korup dan tak bertanggung jawab terhadap persoalan bangsa serta merusak kualitas demokrasi.Pada titik inilah partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu mendatang karena ikut menentukan pemilu berkualitas.
Di tengah minimnya kualitas politik masyarakat, parpol, dan politikus, dibutuhkan upaya-upaya serius penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil untuk bersama memperbaikinya agar Pilkada bisa melahirkan para pemimpin daerah berkualitas, berintegritas, bermoral, dan bertanggung jawab untuk daerahnya serta Indonesia yang bermartabat.
