Mendukung Tanpa Harus Menjatuhkan

oleh

images

Batamraya.com – Secara teoritis, konflik memiliki sisi positif dan sisi negatif, dalam hal tersebut konflik dapat terjadi antar individu maupun antar kelompok. Sisi positif konflik adalah adanya kemajuan dan inovasi, namun demikian konflik juga memiliki dampak negatif berupa adanya kerusuhan maupun kerusakan. Tahapan terjadinya konflik yaitu munculnya konflik kepentingan, yang berdampak munculnya konflik psikologi, apabila hal tersebut tidak dapat diredusir akan menimbulkan terjadinya konflik fisik yang sangat merugikan.

Oleh karena itu, salah satu tugas penting Pemerintah Pusat dan Pemda adalah memelihara keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan terus menyelesaikan setiap permasalahan bukan dengan berdebat yang diakhiri dengan sengketa atau konflik, melainkan melalui semangat gotong royong dan mengedepankan kearifan lokal seperti yang diajarkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar, hal tersebut perlu dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang ada dalam masyarakat perlu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat.

Penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dikhawatirkan akan berlanjut dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Apakah benar tren politisasi SARA ini akan berlanjut? Bagaimana pendekatan yang seharusnya digunakan untuk mengantisipasi dan menangani politisasi SARA.

Dalam implementasinya gerakan moral Anti Sara aktif menggalang partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memerangi Sara. Penyakit sosial yang telah berusia berabad-abad ini akan terus meraja-lela jika kita tidak menghentikannya sekarang juga. Boleh jadi penyebab timbulnya penyakit kronis ini bukan karena kesalahan kita, namun penyembuhannya merupakan tanggung jawab kita bersama.

Disisi yang lain, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayahnya, sehingga pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Komposisi masyarakat Indonesia yang heterogen merupakan suatu kelebihan kita bersama, oleh karena itu seluruh forum-forum di masyarakat dapat dimaksimalkan oleh Pemda ataupun pemangku kepentingan lainnya untuk mendeteksi dan mengantisipasi terjadinya konflik.

Proses penegakan hukum Pidana Pilkada menjadi jalur paling baik untuk memberikan sanksi sekaligus tindakan pencegahan terhadap praktik penghinaan dengan menggunakan isu SARA.Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh calon sekaligus untuk langsung melaporkan ke lembaga pengawas daripada menanggapinya kembali sehingga menjadi perdebatan publik yang seringkali kontraproduktif.

Semakin cepat proses penegakan hukum terkait SARA menjadi wujud komitmen semua pihak dan akan terjadi saling kontrol antar pasangan calon. Penghormatan terhadap proses dan keputusan pengadilan atas pelanggaran pidana tersebut dapat meminimalisir isu-isu SARA yang berkembang di masyarakat. Diluar itu, yang jauh lebih utama adalah tidak menggunakan isu SARA sebagai alat kampanye tetapi lebih mengedepankan adu gagasan dan konsep perbaikan dan kemajuan daerah. Mengisi hari-hari kampanye dengan penyampaikan program akan jauh lebih menarik bagi masyarakat dari pada menggunakan isu primordial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.