ANAMBAS, BATAMRAYA.COM – Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris meluapkan sejumlah permintaan kepada Menkopolhukam Mahfud MD dan Mendagri Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian, khususnya infrastruktur bidang keamanan laut dan wilayah perbatasan.
Kepada Mahfud MD dan Tito Karnavian, Abdul Haris menyampaikan, Anambas merupakan daerah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Anambas saat ini masih banyak kekurangan infrastruktur, khususnya bidang keamanan laut dan wilayah perbatasan.
“Kami sangat berharap, kehadiran Pak Menkopolhukam dan Mendagri bisa lebih memperhatikan dan lebih peduli lagi dengan Anambas,” ungkap Abdul Haris, saat memberikan kata sambutan pada Kunker Menkopolhukam dan Mendagri ke Anambas, Kamis (4/6/2020).
Lebih lanjut, Haris menyampaikan, pemerintah daerah telah merencanakan konektivitas antar pulau di Anambas. Menurutnya, tanpa bantuan pemerintah pusat, rencana tersebut akan sulit terlaksana.
“Kalau hanya dengan tenaga keuangan yang ada, kami tidak mampu membangun konektivitas itu. Maka dari itu, kami berharap pemerintah pusat mengulurkan tangan untuk pembangunan Anambas,” terangnya.
Haris menambahkan, sebagai daerah kepulauan, Anambas sangat ketergantungan akan akses telekomunikasi. Namun saat ini masih banyak pulau di Anambas belum bisa mengakses itu.
“Dengan kehadiran Pak Menkopolhukam dan Mendagri, mudah-mudahan keinginan masyarakat Anambas akan meratanya akses telekomunikasi bisa terwujud,” ucapnya.
Menanggapi Abdul Haris, Menkopolhukam Mahfud MD mengaku telah mengundang Dirut PT Telkom agar ikut berkunjung ke Anambas. Selain itu, tujuan kedatangan Menkopolhukam dan Mendagri ke Anambas yaitu ingin mengontrol dan mengawasi langsung progres pembangunan wilayah perbatasan terpadu (Gerbangdutas).
“Sesuai arahan Pak Presiden, kami harus mengawasi dan mengontrol pembangunan wilayah perbatasan. Ini sesuai dengan nawacita Pak Presiden membangun dari pinggiran, perbatasan dan wilayah terluar,” ujarnya.
“Terkait akses telekomunikasi, kami sudah membawa Dirut PT Telkom, sehingga mereka bisa menilai bagaimana kondisi akses telekomunikasi di Anambas. Kami juga memerintahkan, agar akses telekomunikasi di Anambas bisa merata keseluruh desa dan pulau.”
Tolak ukur Gerbangdutas, lanjut Mahfud, yaitu keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Maka dari itu, Bupati dan jajarannya punya tanggungjawab besar dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan.
“Ini tiga hal yang harus dilaksanakan, agar masyarakat sejahtera. Program Gerbangdutas ini juga memperhatikan kesatuan dan keutuhan NKRI, dan kita butuh sinergi untuk mencapai itu. Pesan saya ke Pak Bupati, tolong jaga wilayah terluar ini,” tegasnya.
Mahfud menyinggung APBN 2020, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Gerbangdutas sebesar Rp 20 triliun, sudah termasuk untuk Anambas.
“Anambas mendapat alokasi anggaran Gerbangdutas Rp 350 miliar. Inilah bukti pemerintah pusat hadir di daerah perbatasan dan terluar,” jelasnya.
Sumber: Batamtoday
