Batamraya.com – Menjadi warga negara demokrasi memang seharusnya dibekali dengan pengetahuan politik yang mumpuni. Sayangnya, masih banyak pemilih yang sebenarnya tidak tahu apa-apa soal politik ataupun calon yang ditawarkan. Oleh karena itu pintu berkembangnya money politics terbuka lebar. Atau meski tanpa kemampuan, dia yang sudah terkenal atau mungkin punya modal tampang bisa saja mendulang kemenangan.
Pilkada serentak 2018 sudah didepanmata, tentu calon pemimpin dan wakilnya pun sudah menampakkan dan memperlihatkan kepada seluruh masyarakat bahwa mereka patut untuk menjabat sebagai Pimimpin. Sebagian besar organisasi memilih sosok pemimpin dengan cara voting atau pemilihan umum. namun perlu memiliki kecerdasan dalam memilih pemimpin yang baik. Kenali dulu Kepribadian calon Pemimpin apakah paslon akan bersikap adil dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab atas visi dan misi meajukan suatu daerah.
Berbeda di dalam tubuh Polri, Netralitas menjadi suatu kewajiban yang dimiliki anggotanya. Didalam pelaksanaan pengamanan pemilihan umum & pemilihan umum kepala daerah yang akan segera berlangsung anggota Polri wajib bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Siapa pun yang melanggar, akan diberi sanksi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan serangkaian persiapan dalam upaya penanganan pilkada serentak tahun 2018. Untuk mengantisipasi kerusuhan, Polri telah mendata daerah-daerah yang rawan dan punya catatan sejarah konflik pada pemilihan kepala daerah.
Kegiatan pembinaan dan penyuluhan juga dilaksanakan kepada masyarakat pada daerah / zona pelaksanaan Kampanye yang rawan terjadinya pelanggaran Peraturan penyelenggaraan Pilwako Tg Pinang dalam rangka meningkatkan daya cegah dan daya tangkal terhadap upaya provokasi dari Kelompok – kelompok yang ingin menggagalkan pelaksanaan Pilwako 2018 serta melakukan himbauan terhadap tim sukses / masyarakat untuk tidak melakukan aksi anarkis pada saat pelaksanaan kegiatan Kampanye di wilayah hukum Polres Tanjung Pinang.
Pendekatan dan koordinasi turut dilakukan dengan cara mengajak Calon Wako dan Wawako Tg pinang untuk menjadi mediator dan fasilitator terhadap simpatisan / pendukung parpol, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang negatif.
Satgas Black Campaign juga telah dibentuk dalam rangka mengantisipasi praktek dalam berkampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/ataunkelompok masyarakat melalui media sosial dan berita hoax. Selain itu praktek Money Politik ( politi uang) juga menjadi attensi Kapolda Kepri untuk para Paslon dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya.
